Cara Menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai)


Cara Menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai) – Ada banyak jenis dan macam pajak yang bisa anda ketahui di Indonesia. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai rumus cara menghitung pajak pertambahan nilai pajak pertambahan nilai.

Perlu dicatat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang diberikan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

Sebenarnya PPN termasuk jenis pajak tidak langsung yang berarti pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, dengan kata lain penanggung pajak tersebut tidak memberikan langsung pajak yang dia terima.

Bisa dikatakan ini merupakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga dikenal oleh sebagian orang sebagai Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP.

Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran sendiri artinya PPN yang dipungut saat PKP menjual produknya, sementara itu pajak masukan yaitu PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, dan membuat produk.

Cara menghitung pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Hukum PPN

Dasar Hukum PPN

Dasar hukum yang digunakan untuk pengenaan PPN yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Dalam Undang-undang PPN tersebut sudah diatur mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran dan pelaporan dan lain sebagainya.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua jenis usaha akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), seperti misalnya barang yang merupakan hasil dari pertambangan ataupun pengeboran (asbes, minyak mentah, gas bumi, batu bara, dan lain sebaginya), barang kebutuhan pokok (jagung, beras, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya), minuman dan makanan yang biasa disajikan di restoran dan rumah makan, emas batang, uang, pelayanan sosial, jasa pelayanan medis, asuransi, jasa keuangan, pendidikan dan lain sebagainya. Lantas apa sajakah objek PPN? Berikut ini adalah beberapa contoh objek PPN:

  1. Penyerahan BPK (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) di dalam daerah Pabean yang umumnya dilakukan oleh pengusaha,
  2. Impor Barang Kena Pajak.
  3. Penggunaan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  4. Penggunaan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  5. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Berwujud dan juga Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP atau Pengusaha Kena Pajak.

TARIF PPN & PPnBM

TARIF PPN & PPnBM

Setiap jenis pajak sudah pasti mempunyai tarif pajaknya masing-masing. Sama halnya dengan PPN (Pajak Perhitungan Nilai). Berikut ini adalah tarif PPN yang perlu Anda ketahui:

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).

2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:

  • ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  • ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  • ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%
(dua ratus persen).

4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen)

Baca juga : Cara Menghitung Pajak Penghasilan Yang Benar

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

PKP atau Pengusaha Kena Pajak diharuskan untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Pengertian dari Pengusaha Kena Pajak yaitu seseorang atau badan usaha yang mempunyai jumlah penjualan barang jasa yang dimana jumlahnya lebih dari Rp 4,8 miliyar sesuai ketentuan PMK No.197/PMK.03.2013.

Apabila suatu usaha masih belum mempunyai jumlah penjualan yang mencapai Rp 4,8  milyar maka pengusaha tersebut tidak diharuskan untuk membayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai).  Adapun untuk batas pelaporan PPN yang paling lambat bisa dilakukan pada akhir bulan sesuai ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Barang Atau Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Barang Atau Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Dalam pajak ada sebuah istilah negative list, yakni barang ataupun jasa yang tidak akan dikenakan pajak. Supaya Anda menjadi semakin paham mengenai barang atau jasa apa sajakah yang tidak akan dikenakan PPN maka langsung saja simak ulasan berikut:

  • Barang yang merupakan hasil dari pertambangan atau pengeboran yang diambil secara langsung dari sumbernya seperti Crude oil, gas bumi (tidak termasuk gas elpiji) dn juga batu bara sebelum dijadikan briket.
  • Barang yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti sayur-sayuran, dan nasi.
  • Berbagai makanan dan minuman yang biasa dijadikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, catering atau jasa boga.
  • Emas batangan, uang dan juga surat berharga.

Sementara itu, jasa yang tidak dikenakan pajak yaitu, jasa pengiriman surat, jasa pelayanan medis dan sosial, asuransi, keuangan, pendidikan, keagamaan, kesenian dan hiburan, transportasi, penyiaran, perhotelan, jasa makanan atau catering, penyedia tempat parkir dan juga jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan.

Cara menghitung pajak pertambahan nilai

Cara menghitung pajak pertambahan nilai

1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
= 10% x Rp25.000.000,00
= Rp2.500.000,00
PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.

2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh
Penggantian sebesar Rp20.000.000,00
PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
= 10% x Rp20.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.

3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan
Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai
= 10% x Rp15.000.000,00
= Rp 1.500.000,00
PPN sebesar Rp 1.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kesimpulan

  • PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang mempunyai pertambahan nilai dalam peredarannya langsung dari konsumen dan produsen.
  • Tarif PPN yang mencapai 10%.
  • Cara dalam menghitung PPN : Tarif PPN X DPP (10% X DPP)

Demikian tadi artikel yang sudah saya berikan mengenai membahas cara menghitung ppn (pajak pertambahan nilai), perhitungan ppn, contoh perhitungan ppn, perhitungan ppn masukan dan keluaran, cara menghitung pajak.

Semoga informasi yang saya sampaikan diatas bisa bermanfaat untuk anda semua dan setidaknya bisa menambah wawasan kita bersama.



Loading...

Leave a Comment