Cara Menghitung Pesangon Karyawan (PHK) Yang Benar

Saturday, June 10th, 2017 - Wirausaha

Selamat datang di situs kami yang mengulas berbagai macam informasi terkait dengan cara menghitung dari berbagai disiplin ilmu yang mungkin Anda butuhkan, Cara Menghitung Pesangon Karyawan (PHK) Yang Benar.

Pesangon PHK – Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung pesangon berdasarkan alasan PHK menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan antara pengunduran diri dan PHK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pertanyaan :
Cara Menghitung Pesangon Berdasarkan Alasan PHK ?

Ada dua jenis PHK yang sering terjadi yaitu PHK secara sukarela dan PHK tidak sukarela, untuk PHK sukarela adalah sebagai pengunduran diri guru atau bekerja tanpa paksaan maupun tekanan karena kontrak habis, tidak lulus tes, ataupun memasuki usia pensiun, dan meninggal dunia. Sedangkan PHK tidak sukarela adalah pemecatan karena melakukan pelanggaran.

Namun walaupun sudah di PHK karyawan ataupun buruh tersebut masih bisa mendapatkan hak pesangon karena sudah tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan berikut cara menghitung pesangon secara lengkap :

Alasan PHK Kompensasi Pengaturan di UU Ketenagakerjaan
Mengundurkan diri tanpa tekanan Berhak atas UPH Pasal 162 Ayat (1)
Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154
Selesainya PKWT Tidak Berhak atas Kompensasi Pasal 154 huruf b
Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 161 Ayat (3)
Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 169 Ayat (1)
Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 153
PHK Massal karena perusahaan rugi atau force majeure 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 164 (1)
PHK Massal karena Perusahaan melakukan efisiensi. 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 164 (3)
Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (1)
Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (2)
Perusahaan pailit 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 165
Pekerja meninggal dunia 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 166
Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut UPH dan Uang pisah Pasal 168 Ayat (1)
Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja (setelah 12 bulan) 2 kali UP, 2 kali UPMK, dan UPH Pasal 172
Pekerja memasuki usia pensiun opsional Sesuai Pasal 167
Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan (setelah 6 bulan) 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7)
Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7)

Keterangan :

UP = Uang Pesangon; UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja; UPH = Uang Penggantian Hak

Dibawah ini akan saya jelaskan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak dari perusahaan kepada buruh atau karyawan setelah di PHK menurut undang-undang Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Lalu bagaimana cara menghitung uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja? Berikut kami akan uraikan beberapa pasal yang mengatur tentang kedua uang tersebut satu-persatu:

a. Perhitungan Uang Pesangon [Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan]

Masa Kerja Uang Pesangon yang Didapat
kurang dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan upah
1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan upah
2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan upah
3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan upah
4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan upah
5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan upah
6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan upah
7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah
8 (delapan) tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah

b. Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja [Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan]

Masa Kerja Uang Penghargaan Masa Kerja yang Didapat
3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan upah
6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan upah
9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan upah
12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan upah
15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah
18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan upah
21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun 8 (delapan) bulan upah
24 (dua puluh empat) tahun atau lebih 10 (sepuluh ) bulan upah

c. Perhitungan Uang Penggantian Hak [Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan]
Adapun UPH terdiri dari:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bawah bekerja yang sudah mengundurkan diri secara sukarela memang tidak berhak mendapatkan uang pesangon ataupun uang penghargaan, namun dia tetap berhak memperoleh uang penggantian hak.

Di samping itu, menurut Umar Kasim dalam artikel Apakah Pekerja yang Mengundurkan Diri Akan Mendapat Pesangon?, khusus bagi karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, maksudnya non-management committee, berdasarkan Pasal 162 ayat (2) UUK juga berhak diberikan Uang Pisah yang nilainya dan pelaksanaan pemberiannya, merupakan kewenangan (domain) para pihak untuk memperjanjikannya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.

Baca juga : Cara Menghitung Upah Lembur Yang Benar

Demikian tadi informasi yang telah saya sampaikan mengenai cara menghitung uang penggantian hak atas PHK baik itu PHK sukarela ataupun tidak suka rela berdasarkan peraturan undang-undang.

Source:

perhitungan pesangon phk 2017,perhitungan pesangon 2017,pesangon phk 2017,perhitungan pesangon,perhitungan phk 2017,pesangon phk,cara menghitung pesangon 2017,perhitungan pesangon phk menurut depnaker,perhitungan phk,cara menghitung uang pesangon

Cara Menghitung Pesangon Karyawan (PHK) Yang Benar | caraharian | 4.5